PLN Siap Beli Listrik dari PLTP Swasta
- by
PLN Siap Beli Listrik dari PLTP Swasta
JAKARTA, KOMPAS.com — PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) menyatakan kesiapannya dalam membeli listrik dari Pusat Listrik Tenaga Panas Bumi yang dikembangkan pengembang listrik swasta. Dalam membeli listrik dari PLTP itu, perseroan tersebut menerapkan dua opsi, yakni negosiasi bisnis dan penugasan pemerintah.
Menurut Manajer Senior Komunikasi Korporat PT PLN Bambang Dwiyanto, Minggu (30/1/2011), dalam siaran pers di Jakarta, pihaknya siap membeli listrik dari PLTP yang dikembangkan swasta.
Syaratnya, pembelian listrik itu harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, harga yang wajar, dan prinsip transparansi perusahaan (good corporate governance).
Terkait dengan hal itu, PLN menerapkan dua opsi, yakni opsi negosiasi bisnis. Pada pilihan ini perseroan tersebut mengajak calon pengembang yang memiliki wilayah kerja pertambangan (WKP) untuk bernegosiasi harga jual beli listrik berdasarkan kondisi dan syarat-syarat yang disepakati bersama.
Opsi lain adalah penugasan pemerintah. Jika pemerintah menerbitkan regulasi atau penetapan pemerintah yang memberi penugasan kepada PLN agar menerima hasil tender WKP dengan pemerintah daerah, perseroan itu siap melaksanakan penugasan dari pemerintah tersebut.
Selama ini PLN diminta menandatangani perjanjian jual beli tenaga listrik dengan pengembang sesuai hasil pelelangan pemerintah daerah tanpa negosiasi lagi.
"Kami tidak bisa melaksanakan hal itu karena ketentuan mengharuskan adanya klarifikasi dan negosiasi. Oleh karena itu, PLN tidak bisa menandatangani perjanjian jual beli tenaga listrik atau PPA dengan harga hasil pelelangan yang tidak melibatkan PLN," kata Bambang.
Selain itu, prosedur yang ada mengharuskan proyek itu sudah dibekali dengan dokumen prastudi kelayakan atau studi kelayakan. "Hal ini sangat penting untuk memastikan kapasitas kandungan panas bumi dan agar sesuai dengan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL)," ujarnya.
Sebagaimana diketahui, saat ini pemerintah sedang mengembangkan sumber energi primer terbarukan, terutama yang ramah lingkungan untuk dikonversi menjadi energi listrik, salah satunya adalah panas bumi. Indonesia memiliki potensi panas bumi sekitar 27.000 megawatt dan sesuai RUPTL 2010-2019 ditargetkan penambahan kapasitas PLTP sampai 2019 sebesar 5.990 MW atau rata-rata 600 MW per tahun.
Saat ini PLN tengah membangun sejumlah proyek PLTP, yakni PLTP Ulubelu (2 x 55 MW) di Lampung, PLTP Lahendong IV (20 MW) di Sulawesi Utara, dan PLTP Ulumbu (4 x 2,4 MW) di Flores. Perusahaan negara itu juga sedang melaksanakan studi kelayakan untuk PLTP Hululais (2 x 55 MW) di Bengkulu, PLTP Sungai Penuh (2 x 55 MW) di Jambi, serta PLTP Kotamobagu (4 x 20 MW) dan PLTP Tulehu (20 MW) di Ambon.
Menurut Manajer Senior Komunikasi Korporat PT PLN Bambang Dwiyanto, Minggu (30/1/2011), dalam siaran pers di Jakarta, pihaknya siap membeli listrik dari PLTP yang dikembangkan swasta.
Syaratnya, pembelian listrik itu harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, harga yang wajar, dan prinsip transparansi perusahaan (good corporate governance).
Terkait dengan hal itu, PLN menerapkan dua opsi, yakni opsi negosiasi bisnis. Pada pilihan ini perseroan tersebut mengajak calon pengembang yang memiliki wilayah kerja pertambangan (WKP) untuk bernegosiasi harga jual beli listrik berdasarkan kondisi dan syarat-syarat yang disepakati bersama.
Opsi lain adalah penugasan pemerintah. Jika pemerintah menerbitkan regulasi atau penetapan pemerintah yang memberi penugasan kepada PLN agar menerima hasil tender WKP dengan pemerintah daerah, perseroan itu siap melaksanakan penugasan dari pemerintah tersebut.
Selama ini PLN diminta menandatangani perjanjian jual beli tenaga listrik dengan pengembang sesuai hasil pelelangan pemerintah daerah tanpa negosiasi lagi.
"Kami tidak bisa melaksanakan hal itu karena ketentuan mengharuskan adanya klarifikasi dan negosiasi. Oleh karena itu, PLN tidak bisa menandatangani perjanjian jual beli tenaga listrik atau PPA dengan harga hasil pelelangan yang tidak melibatkan PLN," kata Bambang.
Selain itu, prosedur yang ada mengharuskan proyek itu sudah dibekali dengan dokumen prastudi kelayakan atau studi kelayakan. "Hal ini sangat penting untuk memastikan kapasitas kandungan panas bumi dan agar sesuai dengan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL)," ujarnya.
Sebagaimana diketahui, saat ini pemerintah sedang mengembangkan sumber energi primer terbarukan, terutama yang ramah lingkungan untuk dikonversi menjadi energi listrik, salah satunya adalah panas bumi. Indonesia memiliki potensi panas bumi sekitar 27.000 megawatt dan sesuai RUPTL 2010-2019 ditargetkan penambahan kapasitas PLTP sampai 2019 sebesar 5.990 MW atau rata-rata 600 MW per tahun.
Saat ini PLN tengah membangun sejumlah proyek PLTP, yakni PLTP Ulubelu (2 x 55 MW) di Lampung, PLTP Lahendong IV (20 MW) di Sulawesi Utara, dan PLTP Ulumbu (4 x 2,4 MW) di Flores. Perusahaan negara itu juga sedang melaksanakan studi kelayakan untuk PLTP Hululais (2 x 55 MW) di Bengkulu, PLTP Sungai Penuh (2 x 55 MW) di Jambi, serta PLTP Kotamobagu (4 x 20 MW) dan PLTP Tulehu (20 MW) di Ambon.
